Maluku Utara | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Semboyan: Marimoi Ngone Futuru | |||||
Hari jadi | 4 Oktober 1999 (hari jadi) | ||||
Dasar hukum | UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 | ||||
Ibu kota | Sofifi | ||||
Area | |||||
- Total luas | 140255,32 km2 | ||||
- Luas daratan | 33278 km2 | ||||
- Luas perairan | 106977,32 km2 | ||||
Populasi | |||||
- Total | 1038087 | ||||
Pemerintahan | |||||
- Gubernur | Abdul Ghani Kasuba | ||||
- Wakil Gubernur | Muhammad Natsir Thaib | ||||
- Kabupaten | 6 | ||||
- Kota | 2 | ||||
- Kecamatan | 45 | ||||
- Kelurahan | 730 | ||||
APBD | |||||
- DAU | Rp. 772.591.162.000.- | ||||
Demografi | |||||
- Suku bangsa | Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, Eropa | ||||
- Agama | Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%) | ||||
- Bahasa | Bahasa Melayu Maluku Utara | ||||
Situs web | www.malukuutaraprov.go.id |
Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.
Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi[1].
Geografis
Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai
140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu
seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%)
adalah daratan.
Pulau
Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan
kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak
331 buah.
- Pulau Halmahera (18.000 km²)
- Pulau Cibi (3.900 km²)
- Pulau Taliabu (3.195 km²)
- Pulau Bacan (2.878 km²)
- Pulau Morotai (2.325 km²)
- Pulau Ternate
- Pulau Obi
- Pulau Tidore
- Pulau Makian
- Pulau Kayoa
- Pulau Gebe
Sejarah
Sebelum penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
Pendudukan militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
Zaman kemerdekaan
Orde Lama
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami
kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate
antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam
beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah
dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan
keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung
perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor
15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa
pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong
(DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara.
DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor
4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan
Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke
orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan
tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi
menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku
Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di
Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota
Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.
Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie,
muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa
wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi
Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan
percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama
karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara
wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.[2]
Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada
tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan
wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara.
Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.
Kabupaten dan Kota
Pemerintahan
Gubernur
No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan | Wakil |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Saleh Latuconsina (Pejabat Gubernur) | 1999 | 18 April 2002 | |||
— | Sinyo Harry Sarundajang (Pejabat Gubernur) | 18 April 2002 | 25 November 2002 | Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno | ||
1 | Thaib Armaiyn | 25 November 2002 | 25 November 2007 | Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno. | Madjid Abdullah | |
— | Timbul Pudjianto (Pejabat Gubernur) | 2007 | 2008 | Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo. | ||
(1) | Thaib Armaiyn | 29 September 2008 | 29 September 2013 | Abdul Ghani Kasuba | ||
— | Tanribali Lamo (Pejabat Gubernur) | 23 Oktober 2013 | 2 Mei 2014 | Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib dengan pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa. | ||
2 | Abdul Ghani Kasuba | 2 Mei 2014 | Dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi | Muhammad Natsir Thaib |
Perwakilan
DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari dua belas partai, dengan perincian sebagai berikut:
Partai | Kursi |
---|---|
Partai Golkar | 8 |
PDI-P | 7 |
PKS | 5 |
Partai NasDem | 5 |
Partai Hanura | 4 |
Partai Gerindra | 3 |
Partai Demokrat | 3 |
PAN | 3 |
PBB | 3 |
PKPI | 2 |
PKB | 1 |
PPP | 1 |
Total | 45 |
Ekonomi
Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari
perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan
jenis hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:
- Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
- Falabisahaya (Pulau Mangoli)
- Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
- Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)
- Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
- Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal
Transportasi
Jalan Darat
Panjang Jalan
- Jalan negara sepanjang 58,50 km
- Jalan provinsi sepanjang 404 km
- Jalan kabupaten sepanjang 501,20 km
Fisik jalan
- Jalan aspal sepanjang 106 km
- Jalan sirtu sepanjang 6 km
- Jalan tanah sepanjang 851,7 Km
Kondisi jalan
- Baik sepanjang 4 km,
- Sedang sepanjang 56,3 km
- Rusak ringan sepanjang 112,7 km
- Rusak berat sepanjang 474 km
- Belum ditembus sepanjang 310,4 km
Kendaraan angkutan (per April 2010)
- Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
- Roda empat; sejumlah > 500 unit
- Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
- Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
- Roda enam; sejumlah 50 unit
- Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
- Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit
Referensi
- "SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku". Kompas Daring. 2010-08-04. Diakses tanggal 2010-08-04.
- Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
- (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Maluku Utara
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik: Maluku Utara
- (Indonesia) Sensus Penduduk 2010 Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/Demografi.htm Profil Demografi Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/Ekonomi.htm Profil Ekonomi Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/Wisata.htm Profil Wisata Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/ Ekonomi Regional Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/ Statistik Regional Maluku Utara